Nuklir Iran dan Keamanan Internasional (KOMPAS, 18 April 2006)

June 3, 2008
Opini
Selasa, 18 April 2006
Nuklir Iran dan Keamanan Internasional

 

Anak Agung Banyu Perwita

Isu nuklir Iran akan menjadi salah satu isu keamanan internasional terpenting di tahun 2006. Bahkan, banyak analis menyatakan Iran memiliki kemampuan senjata pemusnah massal, yang apabila tidak segera dilucuti akan sangat membahayakan keamanan internasional.

Apakah memang Iran memiliki (kemampuan) senjata nuklir? Bagaimana respons masyarakat internasional mengenai isu nuklir Iran?

Ketertarikan Iran pada upaya untuk memiliki dan mengembangkan nuklir sudah berlangsung setidaknya sejak tahun 1957. Pada masa itu, hubungan AS dan Iran yang berada di bawah pemerintahan Shah Reza Pahlevi sangatlah mesra yang ditandai dengan perjanjian kerja sama nuklir sipil sebagai bagian dari program “Atom for Peace” AS.

Melalui perjanjian ini, AS menyediakan bantuan teknis, menyediakan bantuan pengayaan uranium, dan kerja sama penelitian penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai. Pada tahun 1968, Iran menandatangani perjanjian nonproliferasi (NPT) dan sejak itu pulalah Iran mengklaim memiliki hak mutlak (unalienable right) menggunakan dan mengembangkan energi nuklir untuk tujuan damai.

Pecahnya Perang Iran-Irak dari tahun 1980 hingga 1988 dan uji coba nuklir yang dilakukan Pakistan dan India pada Mei 1998 telah mendorong Iran untuk mempertimbangkan kepemilikan senjata nuklir sebagai modal dasar untuk pertahanan nasionalnya. Persoalan di Timur Tengah yang semakin rumit, terutama eksistensi kapabilitas nuklir Israel, juga semakin mendorong Iran untuk memiliki senjata nuklir. Dubes AS untuk IAEA Gregory L Schulte memperkirakan kini Iran memiliki—mengutip perkiraan IISS (International Institute for Strategic Studies)—85 metrik ton uranium yang dapat diolah menjadi senjata nuklir dalam waktu kurang dari satu tahun.

Dari sisi Pemerintah Iran, motivasi dan ambisi kepemilikan program nuklir didorong dua aspek penting. Pertama, kepemilikan program nuklir dapat digunakan sebagai faktor deterrent dan penyeimbang realitas hubungan internasional kontemporer. Kepemilikian teknologi nuklir bukan semata-mata hanya ditujukan untuk kebutuhan (energi) domestik semata, tetapi merupakan alat penting politik luar negeri dalam interaksinya di sistem internasional. Selain itu, faktor deterrent ini juga menjadi alat utama kebijakan pertahanannya yang tertuang sebagai doktrin pertahanan dalam melindungi kepentingan keamanan nasionalnya.

Sementara itu, aspek kedua yakni peningkatan prestise internasional, mobilitas sosial dan barganing power lebih ditujukan pada tingkat regional di mana Iran dikelilingi negara-negara yang juga memiliki teknologi (persenjataan) nuklir, seperti Irak dan Israel. Iran tidak memiliki pilihan lain selain berupaya untuk memiliki program nuklir, terutama di saat interaksi antarnegara di Timur Tengah sangat diwarnai oleh struggle for power yang sangat menekankan aspek politik-militer. Lalu bagaimana reaksi masyarakat internasional mengenai isu nuklir Iran ini?

Krisis cukup serius

Dalam konteks kepemilikan teknologi (senjata) nuklir Iran terdapat beberapa kemungkinan reaksi dan bahkan dilema yang akan mungkin muncul.

Kemungkinan pertama, Presiden Ahmadinejad akan menarik diri dari NPT, maka akan terdapat kemungkinan terjadinya krisis cukup serius terutama dalam hubungannya dengan AS, Israel, dan negara-negara Arab moderat yang mungkin akan berdampak negatif terhadap keamanan internasional.

Iran dan AS akan berusaha saling mengalahkan secara “diplomatik”. Iran, misalnya, akan terpuruk apabila AS berhasil memobilisasi masyarakat internasional untuk mengucilkan Iran. AS akan mendorong implementasi mekanisme Proliferation Security Initiative (PSI) yang merupakan kombinasi instrumen diplomatik, militer, ekonomi, penegakan hukum, dan intelijen untuk memerangi proliferasi nuklir. Inisiatif ini sendiri bukanlah pendekatan yang bersifat traktat dan sudah mendapat dukungan dari 70 negara yang diimplentasikan secara multilateral.

Sebaliknya, Iran akan memenangi pertarungan diplomasi di atas apabila Iran berhasil memecah AS (dan Israel) dari komunitas internasional. Peran Uni Eropa (UE) dalam alternatif ini amatlah penting. Siapa pun yang berhasil “mendapatkan” UE akan memenangi pertarungan diplomasi ini, terutama karena kombinasi posisi antara AS dan UE akan meminta Rusia untuk berada di kubu mereka untuk mengisolasi Iran. Apabila UE tidak berada pada kubu yang sama dengan AS, upaya isolasi terhadap Iran tidak akan berhasil.

Yang juga akan menarik adalah Iran dan negara-negara Barat juga akan berusaha untuk merebut pengaruh dari Rusia dan RRC. Dalam pertarungan diplomatik ini, RRC tampaknya tidak akan mendukung upaya negara-negara Barat untuk mengisolasi dan memberikan sanksi kepada Iran. Hal ini terutama dikarenakan RRC akan melindungi kepentingan energi nasionalnya dengan menghargai Iran. Dengan kata lain, bila RRC enggan untuk mendukung kebijakan negara-negara Barat, hal ini tidak semata-mata berarti bahwa RRC mendukung upaya pengembangan teknologi nuklir Iran, namun lebih didorong pada keinginan RRC agar permasalahan ini dapat diatasi dengan menggunakan mekanisme pemecahan konflik secara damai dan kepentingan energi nasionalnya.

Rumitnya pertarungan diplomasi ini sepertinya tidak akan membuka ruang bagi kemungkinan penggunaan kekuatan militer oleh negara-negara Barat. Hal ini dikarenakan pilihan ini akan sangat kontroversial dan membahayakan keamanan internasional, khususnya di kawasan Timur Tengah.

Kemungkinan kedua adalah kemungkinan paling buruk yang tentu saja tidak kita harapkan, di mana Iran akan melakukan program nuklir tertutup (covert program). Krisis keamanan internasional yang sangat negatif dan kemungkinan terjadinya perang adalah sesuatu yang tidak terhindarkan lagi. Sebagaimana dilaporkan media cetak Jerman, Der Spiegel, AS sudah merencanakan serangan militer udara terhadap Iran.

Hal ini diindikasikan oleh kunjungan Direktur CIA Porter Goss, dan Sekjen NATO Jaap De Hoop Scheffer, ke Turki dan meminta PM Turki Recep Tayyip Erdogan membantu AS dalam menyediakan bantuan bagi serangan militer yang akan dilakukannya terhadap fasilitas nuklir dan militer Iran. AS sendiri juga sudah menghubungi Pemerintah Arab Saudi, Jordania, Oman, dan Pakistan tentang rencana serangan militer ini.

Serangan militer ini akan didahului oleh berbagai sanksi internasional yang dimandatkan DK PBB kepada negara-negara Barat, khususnya AS. Apabila alternatif ini yang akan terjadi, tentunya akan sangat membahayakan stabilitas dan keamanan internasional.

Anak Agung Banyu Perwita Dekan FISIP Universitas Katolik Parahyangan, Bandung

KOMPAS, 19 Februari 2007

May 5, 2008
Senin, 19 Februari 2007
Sosok Baru Pertahanan Jepang

 

Anak Agung Banyu Perwita

Jepang melakukan perubahan kebijakan pertahanan. Puncaknya saat parlemen menyetujui usulan PM Jepang Shinzo Abe untuk membentuk Departemen Pertahanan sebagai peningkatan status Badan Pertahanan Jepang atau Japan Defence Agency dan diwujudkan 9 Januari 2007.

Sepanjang sejarah pasca-Perang Dunia II berkembang isu kebijakan pertahanan, terutama berkisar pada posisi dan peran Jepang dalam memelihara stabilitas keamanan Asia Pasifik.

Perubahan berawal dari pengumuman Pemerintah Jepang 9 Desember 2004 tentang National Defence Program Outline.

Garis besar kebijakan pertahanan yang baru ini memetakan kebijakan pertahanan Jepang 10 tahun ke depan, menitikberatkan program pembangunan sarana pertahanan jangka menengah, peremajaan alat utama sistem pertahanan, dan rencana formasi struktur pasukan pertahanan.

Fokus utama kebijakan pertahanan Jepang yang baru adalah seperti kemungkinan serangan senjata balistik Korea Utara, China, dan terorisme internasional.

Hal menarik, jika pada kebijakan pertahanan tahun 1995 Jepang secara eksplisit menghindari menyebut Korea Utara dan China sebagai ancaman utama, dalam dokumen terbaru kedua negara itu disebut sebagai ancaman militer terbesar Jepang. Bagi Jepang (dan AS), kedua negara itu merupakan major destabilizing factors Asia Pasifik. Jepang ingin menjaga perimbangan kekuatan kawasan.

Fokus berikut merujuk cakupan dan sifat baru tanggung jawab pertahanan Jepang. Kebijakan pertahanan Jepang yang baru menggariskan dua misi utama pertahanan: mempertahankan tanah air dan bekerja sama untuk memelihara perdamaian internasional. Misi ini tampaknya agak kabur.

Orientasi kekuatan pertahanan Jepang mengalami perubahan, dari semula bersifat deterrent effect-oriented menjadi response capability-oriented. Dengan kata lain, Jepang akan ikut berperan aktif dalam berbagai aktivitas pemeliharaan perdamaian internasional. Namun, dokumen ini tegas menyatakan, aliansi militer Jepang dan AS adalah sesuatu yang tak terpisahkan.

Sebagai bagian integral modernisasi pertahanannya, Jepang akan menyederhanakan struktur kekuatan pertahanan menjadi a multifunctional, flexible and effective force, siap menghadapi ancaman senjata nuklir, kimia, dan biologi.

Tiga poin

Memerhatikan perubahan strategis militer Jepang, ada—paling tidak—tiga poin yang perlu diperhatikan.

Pertama, pertahanan baru ini merupakan keinginan kuat Jepang untuk mendapat pengakuan internasional. Jepang ingin dipandang sebagai kekuatan ekonomi sekaligus militer dunia. Revisi pasal 9 Konstitusi Jepang menunjukkan keinginan Jepang menjadi “negara normal”.

Kedua, perubahan ini juga ingin menunjukkan keinginan Jepang “menjaga jarak” dengan AS dalam aspek pertahanan dan keinginan untuk terlibat lebih aktif dalam kerja sama keamanan di kawasan Asia Pasifik.

Ketiga, perubahan kebijakan ini secara jelas ingin menunjukkan rivalitasnya dengan China yang sedang pada titik terendah sejak Perang Dingin berakhir. “Gerakan Anti-Jepang” di beberapa kota besar di China Maret 2005, terkait kian meningkatnya ketegangan hubungan kedua negara. Hal ini terutama disebabkan kekhawatiran China atas kembalinya kekuatan militer Jepang di Asia Timur.

Perubahan fundamental dalam orientasi kebijakan pertahanan Jepang, menimbulkan kontroversi di kawasan Asia Timur. Di satu sisi, perubahan ini adalah hak prerogatif Jepang dalam melindungi dan mencapai kepentingan keamanan nasionalnya, di sisi lain menimbulkan kecurigaan negara-negara tetangga, khususnya di Asia Timur dan Asia Tenggara. Penyebab kecurigaan, sikap ekspansionis militer Jepang pada Perang Dunia dan aneka kecenderungan memburuknya lingkungan keamanan di kawasan.

Tingkat transparansi yang ditunjukkan Jepang dalam kebijakan pertahanan dan kemauan politiknya dalam melibatkan diri secara multilateral dalam berbagai isu keamanan kawasan bisa menjadi elemen penting untuk mengurangi tingkat kecurigaan dan persepsi ancaman negara-negara tetangga atas perubahan kebijakan pertahanan Jepang.

Anak Agung Banyu Perwita Dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan

The Jakarta Post, 4 February 2008

May 5, 2008

Rising China and the implications for SE Asia

Anak Agung Banyu Perwita, Bandung

China started to focus on economic and military modernization programs in the late 1970s. This modernization has elevated China’s profile at both the regional and global levels.

The rise of China can be seen since the launch of the Fourth Modernization program in 1978, and specifically in the late 1980s and 1990s. The rise of China has also become one of the major issues in the new dynamics of contemporary international relations.

There are of course many questions that can be raised in determining and assessing the scope, significance and implication of this development in the near future. Will China continue its peaceful rise and to what extent will this have any impact on the region?

Many countries have paid much attention to the rise of China and its possible impacts both at the regional and global levels.

The United States has particularly expressed its concern by saying the rise of China will “pose the greatest uncertainty” at the global level. While the Council of Foreign Relations has stated that “China poses significant economic, military and political challenges for the U.S. and for the nations of Southeast Asia”.

The above statements clearly show that the U.S. perceives China as a potential threat to its national security. Further, the U.S. is very concerned about the possible challenge from China to its regional hegemony. However, is it correct that China is a potential threat to Southeast Asian countries?

Taken individually, Southeast Asian countries have varying perceptions of the possibility of China as a threat in the region. Yet, China still has existing territorial disputes with several countries in the region, namely Brunei Darussalam, Malaysia, the Philippines and Vietnam over the South China Sea. China also has overlapping territorial claims with Indonesia in the Natuna Islands. The South China Sea disputes continue to serve as a potential major flash-point in China-Southeast Asian relations.

However, Southeast Asian countries, taken as a whole, perceive the rise of China as a great opportunity rather than as a serious threat. In economic relations, China and ASEAN can become “partners in competition”. There is also a widespread perception in the region that “China will be the new engine of growth for the entire region”. Trade between ASEAN countries and China will be more significant and it will see ASEAN trade more with China than with the U.S. or the EU. In other words, Southeast Asia will become more dependent on China.

There are of course some options that ASEAN has in dealing with China. In short, ASEAN must take some issues into consideration in further engaging China in the region, as follows: Southeast Asia must learn to see China as a rich source of opportunity rather than merely as a potential threat. One of the possible opportunities is to boost the level of defense cooperation with China. This was quite obviously the main topic of discussion during the recent visit of China’s defense minister to Indonesia.

There is also a need to create a stable balance in the Asia-Pacific region. This is no longer a balance of power in the traditional sense, but a balance of legitimate interests more in keeping with realities of interdependence. China must be comprehensively engaged, not militarily but in diplomatic, political, economic, functional, social, cultural intercourse; and not just by the U.S., but more importantly by Southeast Asian countries.

The creation of a new post-Cold War architecture or arrangements for international, economic and political relations must involve China, without necessarily revolving around it.

By engaging China in many aspects of regional cooperation, we can at least be sure that we can reduce the level of uncertainty in the region, which can be useful for further regional cooperation in this new era of international relations.

The writer is a Professor of International Relations, Parahyangan Catholic University, Bandung.

 

KOMPAS, 5 Juni 2007

May 3, 2008

 

Pengaturan Keamanan Nasional Terpadu

 

Anak Agung Banyu Perwita

National security does not consists only of an army, a navy, and an air force … it depends on a sound economy … on civil liberties and human freedom(Harry S Truman)

Kalimat mantan Presiden AS Harry S Truman lebih dari setengah abad lalu itu menunjukkan pemahaman tentang makna keamanan nasional secara menyeluruh.

Keamanan nasional tidak hanya mencakup kekuatan militer, tetapi juga berbagai aspek kehidupan nasional lain seperti kehidupan ekonomi yang lebih merata dan adil, kebebasan individu, pengakuan atas hak asasi manusia dari negara-bangsa.

Studi Robert I Rotberg mengindikasikan salah satu karakteristik negara gagal (failed states), yaitu ketidakmampuan negara mengelola keamanan nasional. Aktor-aktor keamanan nasional yang dikelola secara tidak efektif akan menjadi sumber instabilitas dan ketidakamanan baru. Ini disebabkan aktor keamanan nasional seperti angkatan bersenjata dan kepolisian telah menjadi aktor ekonomi dan politik, yang justru terlibat berbagai pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hukum.

Di negara-negara berkembang, seperti dikatakan Amitav Acharya, “the state itself, far from being the provider of security as in the conventional view, has in many ways been a primary source of insecurity …”.

Barry Buzan membuka perdebatan tentang referent objects keamanan dengan mengatakan, “the state has two faces, it is a major source of both threats to and security for individuals”.

Studi Nicole Ball menunjukkan, aktor keamanan nasional yang tidak profesional dan unaccountable karena gagalnya pembangunan sistem politik yang demokratis. Studi UNDP menunjukkan, keamanan nasional yang demokratis dan efektif menjadi sumber penciptaan keamanan nasional yang menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan.

Dalam konteks itu, masalah yang perlu dijawab adalah, pertama, bagaimana merancang penggunaan institusi dan instrumen yang terpadu dalam mencapai keamanan nasional.

Kedua, membangun kerja sama antarinstansi pemerintah dan nonpemerintah (interagency cooperation) yang memainkan peran kunci dalam pemilahan ancaman keamanan tradisional dalam nexus internal-eksternal dan militer-nonmiliter.

Masalah yang tak kalah penting adalah kenyataan cepatnya perkembangan teknologi militer dan nonmiliter, luluhnya batas negara dan masalah transnasional akibat globalisasi, membawa masalah tersendiri bagi sifat dan bentuk ancaman. Dalam suasana seperti itu, hubungan negara-masyarakat (state-society relations) menghadapi masalah serius di bidang pembuatan dan pengelolaan keamanan nasional.

Perlu dirumuskan

Karena itu, ancaman terhadap pertahanan negara dan keamanan nasional perlu dirumuskan secara utuh dan komprehensif. Sistem keamanan nasional perlu diletakkan dalam konteks bagaimana sedini mungkin dapat menjawab berbagai spektrum dan eskalasi ancaman dalam tataran sifat, cakupan, dan intensitas bagi keamanan nasional.

Dalam tataran lebih luas, perumusan kebijakan keamanan nasional akan melibatkan berbagai fungsi yaitu, joint assessment terhadap berbagai ancaman keamanan nasional, resource allocations untuk mengatasi beragam ancaman militer dan nonmiliter dan oversight pada semua tahapan pelaksanaan kebijakan keamanan nasional.

Proses ini akan selalu bersifat dinamis, menuntut evaluasi institusi dan kebijakan keamanan nasional. Tujuannya, penetapan dan pelaksanaan kebijakan keamanan nasional yang bersifat proaktif terhadap aneka perkembangan strategis di lingkungan domestik dan internasional. Maka, peningkatan peran masyarakat sipil juga dituntut semakin besar dan semakin penting.

Ini merupakan konsekuensi perubahan paradigma lama state leading society di mana negara secara kuat mengarahkan masyarakat untuk menerima kebijakan keamanan nasional yang adaptif menuju paradigma society leading the state di mana peran dan partisipasi masyarakat dalam sistem pembuatan kebijakan keamanan nasional menjadi lebih besar dan signifikan.

Dalam konteks masyarakat Indonesia, proses perubahan paradigma keamanan nasional ini menuntut tahapan demokrasi yang lebih besar pada sistem kehidupan nasional (sistem ekonomi, sistem politik dan sistem sosial budaya Indonesia). Dengan kata lain, sedikit demi sedikit proses ini mendorong terciptanya pembentukan sistem perumusan kebijakan keamanan nasional yang lebih partisipatif.

Anak Agung Banyu Perwita Wakil Rektor Bidang Hubungan dan Kerja Sama, Universitas Katolik Parahyangan-Bandung

KOMPAS, 18 October 2007

May 3, 2008

 

Harga Minyak dan Energi Global

 

Anak Agung Banyu Perwita

Belakangan ini harga minyak dunia menembus angka 88 dollar AS per barrel. Peningkatan tajam harga minyak dunia ini akan mengganggu keamanan energi global.

Isu keamanan energi kini telah menjadi salah satu isu terhangat dalam agenda keamanan global dan hubungan internasional. Banyak peristiwa terjadi dalam tatanan interaksi global yang sulit dilepaskan keterkaitannya dengan upaya mendapat kan akses sumber daya energi.

Dari sisi konsumsi energi, tingkat konsumsi energi dunia tahun 1980 hingga tahun 2000 mencapai 34 persen. Tingkat konsumsi energi dunia diperkirakan akan meningkat hingga 50 persen dalam dua dekade mendatang. Oleh karena itu, keamanan energi (akses terhadap sumber energi, jalur distribusi, dan tingkat harga) akan semakin menjadi faktor penting dalam hubungan geopolitik dan ekonomi global.

Pertumbuhan ekonomi dunia yang relatif begitu tinggi merupakan salah satu faktor penting meningkatnya kebutuhan energi dunia. Hingga tahun 2030 nanti diperkirakan pertumbuhan produk domestik bruto (GDP) akan mencapai 3,8 persen per tahun. Perkiraan angka pertumbuhan ini didorong tingkat pembangunan ekonomi makro di beberapa negara besar dunia, seperti AS, RRC, India, dan negara-negara Uni Eropa (UE), khususnya dalam reformasi kebijakan ekonomi dan liberalisasi perdagangan dunia.

Hal ini memberi konsekuensi bagi peningkatan kebutuhan energi dunia. Dari estimasi yang tertuang dalam International Energy Outlook 2006, kebutuhan seluruh energi dunia akan mencapai 563 quadriliun BTU (British thermal units) pada tahun 2015.

Sementara itu, pada tahun 2030 total kebutuhan energi dunia akan mencapai 722 quadriliun BTU. Pada tahun 2003, kebutuhan energi dunia telah mencapai 421 quadriliun BTU. Dengan demikian, dari tahun 2003 hingga tahun 2030, peningkatan kebutuhan total energi dunia akan mencapai angka 71 persen.

Apabila ditinjau dari kebutuhan negara-negara dan negara berkembang atau dalam kategorisasi kawasan, tingkat kebutuhan energi amat didominasi kawasan Amerika Utara (AS dan Kanada), disusul negara-negara Eropa (UE) dan Asia, terutama negara-negara di Asia Timur dan India.

Dominasi minyak bumi

Dari jenis energi yang dibutuhkan, minyak bumi masih amat mendominasi kebutuhan energi dunia. Kendati kebutuhan energi nonminyak juga mengalami peningkatan, tampaknya kebutuhan minyak dunia bagi industri besar masih belum dapat tergantikan secara signifikan oleh sumber energi lain.

Di sisi lain, kendati harga minyak dunia pernah mencapai harga 80 dollar AS per barrel pada tahun 2004 atau mengalami peningkatan sebesar 25 persen dari perkiraan sebelumnya, kebutuhan terhadap minyak bumi tetap terbesar dibandingkan dengan sumber energi lainnya.

Jika pada tahun 2003 konsumsi minyak dunia mencapai 80 juta barrel per hari, tingkat konsumsi minyak dunia akan mencapai 98 juta barrel per hari pada tahun 2015 dan pada tahun 2030 tingkat konsumsi minyak dunia akan mencapai 118 juta barrel per hari.

Sebuah studi yang dilakukan Departemen Pertahanan AS tahun 1995 telah memperkirakan keberlangsungan hubungan internasional akan amat terkait dengan masalah kebutuhan dan penyediaan energi (minyak bumi). Pola-pola interaksi yang akan terbangun antaraktor, baik negara maupun nonnegara, akan amat ditentukan faktor sumber daya, distribusi, dan harga pasar yang berlaku bagi sumber daya, khususnya sumber daya energi.

Dalam konteks itu, sumber daya energi telah dan akan terus menjadi variabel kunci dalam berbagai kalkulasi keamanan internasional.

Secara lebih spesifik, keinginan setiap aktor negara, khususnya negara-negara besar, seperti AS dan negara-negara UE, untuk melindungi akses, aliran distribusi, dan harga minyak ditentukan oleh beberapa ketidakpastian geopolitik global. Ketidakpastian pertama adalah stabilitas politik negara-negara pengekspor minyak.

Kekacauan yang terjadi dalam sistem politik di negara-negara pengekspor minyak (pergantian rezim dengan berbagai ideologi berbeda), seperti terjadi di Irak, Venezuela, dan beberapa negara Afrika seperti Angola dan Nigeria, dapat mengganggu stabilitas harga dan distribusi energi minyak dunia.

Terorisme dan nuklir

Ancaman terorisme merupakan ketidakpastian kedua yang juga amat diperhatikan banyak negara. Berbagai serangan terorisme beberapa tahun terakhir ini di kawasan Timur Tengah, khususnya Selat Hormuz, telah menjadi fokus perhatian utama negara-negara besar, seperti AS. Sebagaimana diketahui, kawasan Teluk memiliki hampir 70 persen cadangan minyak dunia. Ancaman terorisme berarti dapat mengganggu akses dan distribusi minyak dunia.

Ketidakpastian ketiga yang juga menjadi sorotan utama adalah (kemungkinan) penyebaran senjata nuklir, khususnya di kawasan Teluk. Ancaman terhadap penyebaran senjata nuklir dalam kaitan dengan minyak, dapat dilihat dari tindakan DK PBB terhadap Iran dengan mengeluarkan Resolusi 1747. Di satu sisi, Iran ingin mengembangkan energi nuklir sebagai salah satu energi alternatif jangka panjang, di sisi lain, hal ini dianggap berbahaya karena Iran tidak mematuhi berbagai aturan sebagaimana tercantum dalam NPT.

Ketidakpastian berikutnya yang juga mendapat perhatian serius adalah terjadinya berbagai konflik internal di beberapa negara penghasil minyak, seperti di kawasan Afrika dan Timur Tengah. Beberapa konflik komunal yang terjadi di Nigeria dan Afrika, misalnya, dipandang sebagai peristiwa yang dapat membahayakan akses dan distribusi minyak dunia.

Anak Agung Banyu Perwita Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung

The Jakarta Post, 09 October 2006

May 3, 2008

The management of development in border zones Anak Agung Banyu Perwita, Bandung

The management of development in our border issues, which to date has not been optimal, is a crucial issue in Indonesia today. This internal problem and the possibility of neighboring countries claiming part of our national territory have increasingly turned this issue into a priority for the Indonesian government.

The 2003 Indonesian Defense White Paper, for example, noted that we still have demarcation problems with 10 neighboring states. Among the problems are one’s with Singapore, Malaysia, Philippines, Australia, Papua New Guinea, Vietnam, India, Thailand, Timor Leste and the Republic of Palau. A number of these problems could, of course, have adverse consequences for various aspects of our national security, including the military, political, economic and social aspects.

So, how exactly should we view the question of national boundaries in the context of our national security and contemporary international relations?

Even though the phenomena of globalization has had a marked effect on contemporary international relations, these continue to be dominated by traditional issues, such as state borders.

Globalization has not only made territoriality in many states increasingly less relevant, but also questions the sovereignty and territoriality of nation states.

In most cases in developing countries, the question of state boundaries is one of the indicators whether the state has turned into a weak or even a failed state. This, for example, is marked by the inability of the state in controlling its territorial boundaries. Further, the lack of effective administration on the part of some states in managing their national borders represents a separate problem that adds to the complicated traditional problem of state boundaries.

A limited capacity to manage and protect its boundaries will have real impacts to both internally and externally. The complexity of border problems could not only lead to intrastate conflict/war but also trigger interstate conflict and war. This is mainly due to the fact that border issues are highly pertinent to the principles of territorial integrity and sovereignty. Traditionally, every nation state will be ready to do anything, including go to war, to maintain its sovereignty.

Further, as border issues do not only include the question of physical territory, but also covers various aspects like (natural) resources and pride of identity which in certain contexts becomes an important factor in national and local pride. At this point, the border issue becomes a significant part of the national security agenda. Hence, the management of national borders will play a crucial role in the national development agenda.

In one of the best example in dealing with the border issue with a new-born country, Timor Leste, Indonesia has established the Technical Sub-Committee on Border Demarcation and Regulation with Timor Leste. This forms part of the Joint Border Committee between the two countries and is intended to monitor and protect the border. Indonesia has always been supportive of all activities aimed at finding a solution to the determination of the borders between Indonesia and Timor Leste, while also facilitating the activities of communities residing along the border.

For many developing countries, like Indonesia, for example, the national border issue frequently produces a dilemma. The defense aspect, which refers to the ability to overcome various military threats coming from abroad, is mixed with non-military threats.

Unlike developed nation states, developing states face various problems in the economic, cultural, social and political aspects that are complicated and closely related to internal stability and the ability of the defense forces to protect them from external military threats.

Such related problems reveal the significance of non-military issues to the capacity to protect national security. Besides, a failed state that cannot protect its national borders will face various insecurity problems arising from non-state actors, such as transnational organized crime and terrorist groups that frequently try to exploit territorial boundaries to plan, prepare and conduct their terrorist activities.

A clear illustration of this is the way in which transnational crime organizations and terrorist groups make use of the border regions between Thailand, Malaysia and Singapore, including for the launching of attacks on Indonesian territory over the last couple of years.

The maritime border of southern Thailand from the province of Satun to Sumatra (Riau islands), and the maritime territory of Malaysia around Langkawi-Penang provide favorite routes for the flow of funds and sending of weapons and explosives for terrorist activities.

Furthermore, the border region of the Southern Philippine from Zamboanga and Davao (Mindanao), toward the islands of Sulu, Sarawak and Nunukan in Kalimantan, and from the Sangihe Talaud islands in North Sulawesi to Maluku and central Sulawesi is believed to host the main routes for the supply of terrorist weapons into the eastern part of Indonesia.

To conclude, the complicated character of the national border issue, which is related to various types of threat, the wider field of national security, limited resources and the perception of threats, requires a more comprehensive policy framework. Internally, the effective management of national territorial boundaries will not only strengthen nation-state building but also contribute to the creation of regional security. This can be be achieved by establishing cooperation with the relevant neighboring states. But, of course, we must also be able to take cognizance of various other dimensions, such as the economic, social, legal and diplomatic fields in managing our national borders.

The writer is the dean of the School of Social and Political Sciences, Parahyangan Catholic University, Bandung.

 

Hello world!

May 3, 2008

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.