Pengaturan Keamanan Nasional Terpadu
Anak Agung Banyu Perwita
National security does not consists only of an army, a navy, and an air force … it depends on a sound economy … on civil liberties and human freedom(Harry S Truman)
Kalimat mantan Presiden AS Harry S Truman lebih dari setengah abad lalu itu menunjukkan pemahaman tentang makna keamanan nasional secara menyeluruh.
Keamanan nasional tidak hanya mencakup kekuatan militer, tetapi juga berbagai aspek kehidupan nasional lain seperti kehidupan ekonomi yang lebih merata dan adil, kebebasan individu, pengakuan atas hak asasi manusia dari negara-bangsa.
Studi Robert I Rotberg mengindikasikan salah satu karakteristik negara gagal (failed states), yaitu ketidakmampuan negara mengelola keamanan nasional. Aktor-aktor keamanan nasional yang dikelola secara tidak efektif akan menjadi sumber instabilitas dan ketidakamanan baru. Ini disebabkan aktor keamanan nasional seperti angkatan bersenjata dan kepolisian telah menjadi aktor ekonomi dan politik, yang justru terlibat berbagai pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hukum.
Di negara-negara berkembang, seperti dikatakan Amitav Acharya, “the state itself, far from being the provider of security as in the conventional view, has in many ways been a primary source of insecurity …”.
Barry Buzan membuka perdebatan tentang referent objects keamanan dengan mengatakan, “the state has two faces, it is a major source of both threats to and security for individuals”.
Studi Nicole Ball menunjukkan, aktor keamanan nasional yang tidak profesional dan unaccountable karena gagalnya pembangunan sistem politik yang demokratis. Studi UNDP menunjukkan, keamanan nasional yang demokratis dan efektif menjadi sumber penciptaan keamanan nasional yang menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan.
Dalam konteks itu, masalah yang perlu dijawab adalah, pertama, bagaimana merancang penggunaan institusi dan instrumen yang terpadu dalam mencapai keamanan nasional.
Kedua, membangun kerja sama antarinstansi pemerintah dan nonpemerintah (interagency cooperation) yang memainkan peran kunci dalam pemilahan ancaman keamanan tradisional dalam nexus internal-eksternal dan militer-nonmiliter.
Masalah yang tak kalah penting adalah kenyataan cepatnya perkembangan teknologi militer dan nonmiliter, luluhnya batas negara dan masalah transnasional akibat globalisasi, membawa masalah tersendiri bagi sifat dan bentuk ancaman. Dalam suasana seperti itu, hubungan negara-masyarakat (state-society relations) menghadapi masalah serius di bidang pembuatan dan pengelolaan keamanan nasional.
Perlu dirumuskan
Karena itu, ancaman terhadap pertahanan negara dan keamanan nasional perlu dirumuskan secara utuh dan komprehensif. Sistem keamanan nasional perlu diletakkan dalam konteks bagaimana sedini mungkin dapat menjawab berbagai spektrum dan eskalasi ancaman dalam tataran sifat, cakupan, dan intensitas bagi keamanan nasional.
Dalam tataran lebih luas, perumusan kebijakan keamanan nasional akan melibatkan berbagai fungsi yaitu, joint assessment terhadap berbagai ancaman keamanan nasional, resource allocations untuk mengatasi beragam ancaman militer dan nonmiliter dan oversight pada semua tahapan pelaksanaan kebijakan keamanan nasional.
Proses ini akan selalu bersifat dinamis, menuntut evaluasi institusi dan kebijakan keamanan nasional. Tujuannya, penetapan dan pelaksanaan kebijakan keamanan nasional yang bersifat proaktif terhadap aneka perkembangan strategis di lingkungan domestik dan internasional. Maka, peningkatan peran masyarakat sipil juga dituntut semakin besar dan semakin penting.
Ini merupakan konsekuensi perubahan paradigma lama state leading society di mana negara secara kuat mengarahkan masyarakat untuk menerima kebijakan keamanan nasional yang adaptif menuju paradigma society leading the state di mana peran dan partisipasi masyarakat dalam sistem pembuatan kebijakan keamanan nasional menjadi lebih besar dan signifikan.
Dalam konteks masyarakat Indonesia, proses perubahan paradigma keamanan nasional ini menuntut tahapan demokrasi yang lebih besar pada sistem kehidupan nasional (sistem ekonomi, sistem politik dan sistem sosial budaya Indonesia). Dengan kata lain, sedikit demi sedikit proses ini mendorong terciptanya pembentukan sistem perumusan kebijakan keamanan nasional yang lebih partisipatif.
Anak Agung Banyu Perwita Wakil Rektor Bidang Hubungan dan Kerja Sama, Universitas Katolik Parahyangan-Bandung
